IHDC: Blueprint Ideologi Kesehatan Harus Adil dan Partisipatif
VakansiInfo – Sebuah inisiatif penting dalam arah pembangunan kesehatan nasional hadir hari ini. Indonesia Health Development Center (IHDC) resmi meluncurkan laporan publik hasil kajian berjudul “Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025”, sebuah gagasan strategis yang ingin membangun lewat kemitraan agar sistem kesehatan Indonesia dapat mencapai tujuan utamanya yaitu keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan partisipasi publik.
Bertempat di Hotel Luwansa, Jakarta, kajian Ideologi Kesehatan ini diluncurkan langsung oleh Prof. Nila F. Moeloek, inisiator dan Ketua Dewan Pembina IHDC yang juga Menteri Kesehatan RI 2014-2019 dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah, akademisi lintas disiplin, media, organisasi profesi kesehatan, hingga komunitas masyarakat.
Kesehatan sebagai Ideologi
“Kesehatan adalah soal ideologi, bukan sekadar urusan teknis atau statistik. Kita harus bersama bergandengan tangan membangun sistem kesehatan dengan fondasi nilai keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam Ideologi Kesehatan yang mewarnai seluruh kebijakan kesehatan kita termasuk dalam mengatasi tantangan globalisasi,” tegas Prof. Nila.
Menurutnya, kajian ini lahir dari keinginan berkontribusi terhadap kondisi kesehatan Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan.
Enam Dimensi Utama Ideologi Kesehatan
Dalam laporan publik ini, Ketua Tim Peneliti IHDC Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK memaparkan enam dimensi utama ideologi kesehatan Indonesia:
- Kedaulatan – kendali nasional atas sumber daya kesehatan.
- Komunitas dan Solidaritas – memperkuat gotong royong berbasis komunitas.
- Kesetaraan – menjawab ketimpangan layanan untuk kelompok rentan.
- Ekonomi dan Jaminan Pembiayaan – sistem pembiayaan adil tanpa diskriminasi.
- Pendidikan dan Promosi Kesehatan – literasi kesehatan sejak dini hingga komunitas.
- Tata Kelola – birokrasi kesehatan yang transparan, partisipatif, responsif, dan berbasis teknologi.
Dimensi ini di lengkapi indikator keberhasilan seperti roadmap kemandirian, rasio tenaga kesehatan, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, hingga audit sosial digital berbasis komunitas.
Partisipasi Rakyat sebagai Roh Utama
Yang menarik, seluruh dimensi ini di ikat oleh roh utama: partisipasi rakyat. Bagi IHDC, partisipasi bukan sekadar formalitas, tetapi keterlibatan bermakna rakyat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem kesehatan.
“Tanpa partisipasi yang nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya pengguna yang pasrah,” ujar Prof. Nila.
Fondasi Pancasila dan Keadilan Substantif
Kajian ini merujuk filsafat sosial-politik dan menegaskan Pancasila sebagai fondasi paling cocok membangun sistem kesehatan berbasis keadilan substantif. Para pakar seperti Prof. Semiarto Aji Purwanto, Djarot Dimas, SH, MH, Prof. Ascobat Gani, dan Adhitya Ramadhan, SIP menekankan pentingnya keadilan yang berpihak pada kelompok rentan serta prinsip partisipasi komunitas.
IHDC menegaskan, kebijakan kesehatan yang baik bukan yang sekadar mengejar angka cakupan, tetapi yang paling berpihak kepada mereka yang paling terpinggirkan.
Penyerahan Blueprint IHDC Model 2025
Dalam sesi penutupan, IHDC menyerahkan Executive Summary Blueprint Ideologi Kesehatan IHDC Model 2025 secara simbolis kepada perwakilan pemerintah, akademisi, dan media. IHDC juga berkomitmen melanjutkan kajian melalui publikasi ilmiah, forum diskusi publik, serta kampanye edukasi kepada masyarakat.
(Eff)
