VakansiInfo – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan komitmennya mendukung uji coba digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Langkah ini di lakukan melalui pemutakhiran berkelanjutan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) sebagai sumber data tunggal atau single source of truth untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial (bansos).
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan pilot project di Banyuwangi diharapkan memperkuat validitas dan relevansi DTSN. “Dengan data yang akurat dan terkini, analisis penerima manfaat akan lebih tepat sasaran sehingga kebijakan bansos benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak,” ujarnya dalam acara Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di tingkat desa/kelurahan Banyuwangi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kemensos dan BPS, Kamis (18/9/2025).
Ateng menegaskan, DTSN bukan hanya daftar penerima bantuan tetapi juga fondasi perumusan algoritma kelayakan bansos. Data ini di formulasikan untuk menentukan apakah seseorang layak atau tidak layak menerima bantuan. DTSN terus diperbarui dengan data lapangan, termasuk hasil uji coba Banyuwangi.
BPS juga mengintegrasikan DTSN dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) milik Dukcapil untuk memperkuat validitas data. Verifikasi biometrik membuat pemutakhiran lebih cepat, akurat, dan meminimalkan risiko data ganda atau salah sasaran. “Data bansos bukan hanya by name dan by address, tetapi juga by digital identity,” tegas Ateng.
Lebih jauh, BPS menilai uji coba ini berdampak luas bukan hanya pada program perlinsos tetapi juga pada kebijakan strategis lain seperti subsidi energi, pendidikan, dan kesehatan. Ateng juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga agar DTSN tetap relevan. “Kalau ini berhasil, Indonesia punya modal besar untuk memastikan APBN triliunan rupiah benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak,” tutupnya.
(Mur)
