VakansiInfo, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran BUMN pangan sebagai pengelola stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), disertai penegakan regulasi secara tegas di lapangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan kembali kondisi ketika minyak goreng sempat langka dan harganya berfluktuasi. Menurutnya, situasi tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. “Minyak goreng pernah langka, padahal kita produsen terbesar dunia. Tahun ini harus ditindak tegas. Tidak ada lagi imbauan, yang ada tindakan,” tegas Amran usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Ia menambahkan, kehadiran BUMN pangan memudahkan pemerintah melakukan intervensi pasar ketika terjadi kekosongan pasokan. Setiap kekurangan stok di pasar akan segera diisi oleh BUMN agar harga tetap stabil dan terjangkau.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, yang mewajibkan produsen menyalurkan MinyaKita minimal 35 persen dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO) kepada Perum Bulog dan/atau ID FOOD sebagai Distributor Lini 1 (D1).
Amran menjelaskan bahwa porsi DMO minyak goreng yang dikelola BUMN kini meningkat signifikan, dari sebelumnya sekitar 60–70 ribu kiloliter menjadi 700 ribu kiloliter. Stok tersebut dikelola oleh Bulog dan ID FOOD untuk memperkuat intervensi pasar, termasuk melalui operasi pasar berskala besar. “Indonesia tidak boleh mengalami kelangkaan minyak goreng, sementara kita memasok kebutuhan dunia. Karena itu, DMO 35 persen setara 700 ribu kiloliter dialokasikan untuk BUMN pangan,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan ekspor sebesar 22,98 juta ton dan pangsa pasar global mencapai 48,38 persen.
Saat ini, stok CPP MinyaKita yang dikelola Bulog dan ID FOOD per 22 Januari 2026 tercatat 7 ribu kiloliter. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meredam gejolak harga, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menegaskan peran negara sebagai stabilisator pangan nasional. (Eff)
