VakansiInfo, Jakarta – Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa arah pembangunan industri di Ibu Kota tidak boleh hanya berpihak pada perusahaan besar. Industri kecil dan menengah (IKM) harus benar-benar dilibatkan secara nyata dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta 2026–2046.
Ketua Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, menilai sektor-sektor prioritas dalam RPIP—mulai dari alat kesehatan, elektronika, energi ramah lingkungan, hingga industri berbasis teknologi—sebenarnya membuka peluang besar bagi IKM lokal. Menurutnya, kebutuhan komponen, jasa teknis, hingga pekerjaan pendukung seharusnya bisa diisi oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Jakarta.
“IKM Jakarta jangan cuma jadi catatan di dokumen perencanaan. Mereka harus benar-benar terhubung dengan industri besar lewat kemitraan, pengadaan lokal, dan pembinaan yang jelas,” kata Mujiyono, Senin (19/1).
Ia mengingatkan, tanpa hubungan yang kuat antara industri besar dan IKM, RPIP justru berpotensi menciptakan ketimpangan. Industri besar bisa tumbuh cepat, sementara usaha lokal kesulitan berkembang dan hanya jadi penonton di daerahnya sendiri.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya komitmen terhadap industri hijau. Mujiyono menilai konsep ramah lingkungan tidak boleh berhenti sebagai slogan. “Industri hijau harus jadi standar kerja, bukan sekadar jargon. Ini penting untuk keberlanjutan lingkungan sekaligus daya saing Jakarta di pasar global,” tegasnya.
RPIP yang merupakan turunan dari RPJPD 2025–2045 memproyeksikan perubahan besar struktur industri Jakarta. Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB diperkirakan menurun, sementara investasi dan penyerapan tenaga kerja justru meningkat. Jakarta diarahkan menjadi pusat pengelolaan, teknologi, dan jasa industri bernilai tambah tinggi.
Namun, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengingatkan, perubahan tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang konsisten, terutama dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. Tanpa kesiapan SDM lokal, lonjakan investasi dikhawatirkan justru lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar Jakarta.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan RPIP. Menurut mereka, tanpa tata kelola yang kuat dan pelaporan rutin ke DPRD, RPIP berisiko hanya menjadi dokumen ambisius tanpa dampak nyata. (Eff)
