
VakansiInfo – Setelah resmi menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), Andi Amran Sulaiman. Langsung tancap gas menyiapkan langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis, terutama komoditas yang mendapatkan subsidi pemerintah seperti beras.
Pergantian kepemimpinan di Badan Pangan Nasional (Bapanas) di tandai dengan serah terima jabatan (sertijab) yang berlangsung pada Senin (13/10/2025) di Kantor Bapanas, Jakarta. Usai sertijab, Amran langsung menggelar Rapat Pimpinan Perdana bersama jajaran Bapanas.
“Rapat perdana, selesai serah terima langsung rapat. Kami mencoba kenal semua tim, mulai Sestama sampai ke bawah. Masalah yang harus di tindaklanjuti secepatnya adalah harga pangan strategis. Ini harus di pantau real time tiap hari,” ujar Amran dalam konferensi pers.
Fokus Awasi Harga Pangan Bersubsidi
Mentan/Kabapanas Amran menegaskan pentingnya pengawasan intensif terhadap pangan bersubsidi senilai Rp150 triliun, agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara harga di tingkat petani dan konsumen.
“Kita wajib intervensi karena harus jaga petani dengan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan jaga konsumen dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Mutlak. Semua beras yang disubsidi pemerintah itu harus diintervensi dan diawasi,” tegasnya.
Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang disalurkan melalui Perum Bulog. Hingga 13 Oktober 2025, realisasi penjualan SPHP telah mencapai 463,5 ribu ton.
Berdasarkan Panel Harga Pangan Nasional, rerata harga beras medium tercatat menurun dalam sebulan terakhir. Per 12 Oktober 2025, harga beras medium di Zona 1 berada di Rp13.385 per kilogram, turun 0,50 persen dari bulan sebelumnya. Penurunan juga terjadi di Zona 2 (−0,54%) dan Zona 3 (−4,87%).
Program SPHP Dapat Respons Positif dari Masyarakat
Program SPHP beras mendapat sambutan positif dari masyarakat. Berdasarkan survei Litbang Kompas (Juli 2025) terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, 77,2 persen masyarakat menilai harga beras SPHP terjangkau, dan 6,4 persen menyatakan sangat terjangkau.
Hasil ini menunjukkan bahwa program SPHP berhasil meningkatkan affordability pangan dan mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah fluktuasi harga.
Target Swasembada Pangan Lebih Cepat
Amran juga menegaskan target ambisiusnya: mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya. Ia berharap stabilisasi harga bahan pokok dapat berjalan selaras dengan peningkatan produksi nasional.
“Kalau target, swasembada secepat-cepatnya. Menguntungkan petani, konsumen tersenyum. Target Bapak Presiden empat tahun swasembada, kita capai dalam waktu satu tahun,” ungkapnya optimis.
Amran menambahkan, pencapaian swasembada harus dilakukan secara kolaboratif, melibatkan Kementerian Pertanian, Bapanas, TNI, Polri, Kejaksaan, dan Bulog.
Daerah Penopang Swasembada
Menurut Amran, swasembada pangan kini telah di mulai dari daerah. Beberapa wilayah di Kalimantan kini mampu menopang kebutuhan beras secara mandiri, tanpa lagi bergantung pada pasokan dari Jawa Timur atau Sulawesi Selatan.
“Sekarang kita sudah swasembada dari enam provinsi, empat di antaranya di Kalimantan. Ini membuat inflasi kita termasuk lima besar terbaik dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proyeksi produksi beras nasional Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, meningkat 3,72 juta ton di banding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mendekati proyeksi FAO untuk 2025–2026 yang mencapai 35,6 juta ton.
Dengan langkah cepat dan koordinasi lintas sektor, Amran optimis Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan dan mencapai swasembada secara berkelanjutan.
(Eff)