VakansiInfo – Anggota DPR RI Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meninjau ulang kebijakan penyegelan dan penutupan sejumlah usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor. Menurutnya, langkah tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat serta berdampak besar terhadap perekonomian lokal yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.
“Saya minta kebijakan Menteri di tinjau dan di lakukan kajian. Sekarang ini seperti hantam kromo tanpa melihat dampak sosial-ekonominya,” ujar Mulyadi saat di temui di Pesona Alam Resort, Bogor, Kamis (16/10/2025).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, kawasan Puncak memiliki karakteristik ekonomi yang sangat bergantung pada aktivitas wisata dan jasa. Penutupan hotel, restoran, hingga destinasi wisata membuat ribuan warga kehilangan mata pencaharian.
“Banyak masyarakat yang di rumahkan bahkan di berhentikan. Okupansi hotel menurun, petani kesulitan menjual hasil panennya, dan pendapatan mereka ikut merosot. Dari laporan Pak Bupati, omset turun sampai 50–80 persen,” ungkapnya.
Minta Pemerintah Bertindak Bijak
Mulyadi menyebut, dirinya telah menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi, serta pihak Istana melalui Sekretaris Pribadi Presiden dan Sekjen Partai Gerindra. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan pejabat KLH agar kebijakan penutupan tidak di terapkan secara menyeluruh.
“Saya sudah bicara dengan Dirjen Gakkum KLH. Beliau janji tidak akan ada lagi penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” kata Mulyadi.
Ia menekankan pentingnya pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi, sementara bagi pihak yang melanggar aturan atau merusak lingkungan, penegakan hukum tetap harus di jalankan.
“Kita apresiasi kalau pemerintah menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong di bina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan PAD,” tegasnya.
Akibat penyegelan yang meluas, tambah Mulyadi, banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian dan sulit mencari pekerjaan baru karena keterbatasan pendidikan.
Puncak Sebagai Ikon Wisata Nasional
Lebih lanjut, Mulyadi menilai kawasan Puncak merupakan ikon wisata nasional yang perlu di jaga bersama. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap kebijakan pemerintah mempertimbangkan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah jangan membuat keputusan yang bikin gaduh. Kalau niatnya mengabdi, ayo duduk bersama. Jangan sampai masyarakat dan pelaku wisata di anggap musuh,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Mulyadi telah membuka posko aspirasi masyarakat di beberapa titik kawasan Puncak untuk menampung keluhan warga dan mencegah potensi aksi protes di lapangan.
“Saya buka posko supaya aspirasi masyarakat tersalurkan. Kalau tidak di tampung, bisa meledak di jalan. Sudah banyak spanduk dan rencana aksi demo,” katanya.
Investasi Harus Didukung, Asal Taat Aturan
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bogor, Mulyadi menegaskan dirinya mendukung investasi yang bertujuan menggerakkan ekonomi daerah, selama sesuai peraturan dan tidak merusak lingkungan.
“Siapa pun yang mau investasi dan taat regulasi, saya apresiasi. Karena itu membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah. Negara kita saja susah mencari investor, jadi kalau ada yang mau tanam modal di Puncak, harusnya kita jaga,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan agar kebijakan pemerintah bersifat adil dan berpihak pada masyarakat.
“Kita berterima kasih pada pemerintah yang menertibkan pelanggaran. Tapi jangan semua di pukul rata. Puncak ini bukan hanya tempat wisata, tapi juga sumber kehidupan masyarakat,” tutupnya.
(Mur)
