VakansiInfo = Anggota Komisi XI DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi, mengkritik keras kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel dan menutup puluhan tempat usaha di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurut Mulyadi, langkah tersebut di lakukan tanpa kajian yang matang dan berdampak langsung terhadap ribuan warga yang kehilangan pekerjaan.
“Pak Presiden harus mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang sembrono dan membabi buta tanpa kajian, yang menyegel serta menutup puluhan perusahaan dan tempat wisata di Puncak,” tegas Mulyadi saat kegiatan reses di Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis 09 Oktober 2025.
Ia menilai, penyegelan sejumlah tempat usaha di kawasan Puncak menimbulkan efek domino negatif, terutama bagi pekerja hotel, restoran, pelaku UMKM, hingga menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Saya miris. Mereka lapar. Ini Dapil saya dan dekat dengan kediaman Pak Presiden di Hambalang. Saya memilih Puncak sebagai lokasi reses perdana karena situasinya darurat,” ujarnya.
Mulyadi menegaskan, selama perusahaan pariwisata atau ekowisata telah memiliki izin lengkap dan berkontribusi terhadap masyarakat serta PAD daerah, maka seharusnya mereka di dukung, bukan di tutup.
“Kalau tidak punya izin, silakan di tutup. Tapi banyak yang disegel ini justru sudah punya izin dan berdiri puluhan tahun. Ini sama saja mematikan penghasilan masyarakat,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle terhadap Menteri LH, Mulyadi menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Namun, ia menilai kebijakan yang merugikan rakyat patut dievaluasi.
“Itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya melihat ada satu kebijakan pembantu Presiden yang sangat merugikan masyarakat. Itu penting untuk dievaluasi,” ujarnya.
Politisi asal Bogor ini juga membuka pintu bagi warga Puncak untuk melakukan audiensi langsung ke DPR RI di Senayan.
“Pemimpin hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan menyusahkan. Saya akan perjuangkan aspirasi bapak dan ibu,” tegasnya.
Kegiatan reses ini turut dihadiri oleh Camat Megamendung Ridwan, Camat Cisarua Heri Risnandar, Ketua PHRI Kabupaten Bogor Djuju Junaedi, Ketua AMBS Muhsin, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ridwan melaporkan bahwa keberadaan sejumlah investor pariwisata di wilayahnya justru memberikan dampak positif — mulai dari peningkatan lapangan kerja, kontribusi terhadap PAD, hingga menjaga kelestarian lingkungan.
“Kawasan menjadi lebih hijau, menyerap ratusan tenaga kerja, dan tidak ada konflik agraria. Karena itu kami sangat menyayangkan jika perusahaan yang sudah berizin justru disegel,” tutur Ridwan.
Selain itu, ratusan warga yang hadir membentangkan poster dan mengirimkan video aspirasi mereka kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua AMBS, Muhsin, juga menyerahkan data dan hasil kajian terkait warga yang kehilangan pekerjaan akibat penyegelan tersebut.
(Mur/red)
