VakansiInfo, Jakarta – Angkutan kendaraan logistik menjadi perhatian serius pemerintah menjelang arus mudik dan balik Lebaran 2026. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan memastikan distribusi barang tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat.
Pemerintah menetapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) selama periode 13 Maret hingga 29 Maret 2026. Kebijakan ini membatasi operasional mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, kendaraan gandengan, serta angkutan hasil tambang dan bahan bangunan di ruas tol maupun non-tol strategis nasional.
Namun, di balik upaya menjaga kelancaran arus mudik, muncul kekhawatiran dari sektor industri manufaktur yang bergantung pada distribusi logistik harian.
Pemerintah Jaga Keseimbangan Mudik dan Distribusi
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi.
“Kami bersama Kementerian Perdagangan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama masa mudik,” ujarnya.
Sementara itu, Kemendag mengendalikan aktivitas perdagangan di sepanjang jalur mudik, termasuk penataan pasar tumpah agar tidak menimbulkan hambatan lalu lintas. Distribusi bahan pokok juga diawasi ketat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.
Kendaraan pengangkut komoditas esensial seperti BBM, BBG, bahan pokok, pupuk, hewan ternak, dan bantuan kebencanaan tetap diperbolehkan beroperasi dengan syarat tertentu.
Industri Kardus dan Manufaktur Terancam
Di sisi lain, kebijakan pembatasan ini dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok industri kertas dan manufaktur.
Cahyadi Kurnia, sopir truk sumbu 3 yang telah 17 tahun mengirim kardus kemasan ke berbagai pabrik, mengungkapkan risiko keterlambatan distribusi sangat besar.
Setiap hari, ia mengirim sekitar:
- 45 ribu pieces kardus ke pabrik sepatu (3 truk per hari)
- 51 ribu pieces kardus ke pabrik minuman (3 truk per hari)
Menurutnya, keterlambatan pengiriman bisa menyebabkan produk menumpuk di lini produksi karena tidak segera dikemas. Bahkan untuk pabrik kulkas, keterlambatan dianggap fatal.
“Kalau kardus tidak tersedia sementara mesin terus berjalan, produknya bisa rusak. Untuk pabrik kulkas, sopir bisa langsung diberhentikan jika terlambat,” ujarnya.
Industri Kertas Ikut Terdampak
Direktur Komite Bahan Baku Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Irsyal Yasman, menyebut pembatasan truk sumbu 3 berpotensi menghambat distribusi bahan baku kertas dari pelabuhan ke pabrik.
Pabrik kertas beroperasi tanpa henti, termasuk saat hari libur. Jika distribusi bahan baku tersendat, produktivitas bisa turun dan berdampak ke industri yang membutuhkan kardus kemasan.
“Kalau distribusi bahan baku terhambat, pabrik bisa kekurangan pasokan dan efeknya menjalar ke sektor manufaktur,” jelasnya.
Risiko Out of Stock AMDK Saat Lebaran
Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Dalam Kemasan Nusantara, Karyanto Wibowo, juga mengingatkan potensi kekurangan stok karton di industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Sebagian besar pabrik AMDK hanya menyimpan stok kardus untuk produksi kurang dari satu minggu karena keterbatasan gudang. Dengan masa pembatasan hingga 16 hari, risiko kekurangan karton dinilai signifikan.
Dampaknya bisa berupa:
- Penurunan volume produksi
- Potensi kelangkaan AMDK di masa Lebaran
- Kehilangan potensi penjualan
- Biaya tambahan logistik dan penalti layanan
“Dalam jangka panjang, kekosongan produk di pasar bisa menekan pangsa pasar dan meningkatkan biaya pemulihan distribusi,” ujarnya.
Tantangan Menjaga Rantai Pasok Nasional
Kebijakan pembatasan angkutan barang memang bertujuan menjaga keselamatan dan kelancaran arus mudik. Namun, sektor industri berharap adanya solusi alternatif agar distribusi bahan baku dan kemasan tetap terjamin.
Momentum Lebaran yang identik dengan lonjakan konsumsi justru membutuhkan pasokan stabil di berbagai sektor, mulai dari makanan dan minuman hingga elektronik rumah tangga.
Ke depan, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar kelancaran mudik dan ketahanan rantai pasok nasional dapat berjalan beriringan. (Eff)
About The Author
Related Posts
