VakansiInfo – Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang kini menjadi pilar penting pembangunan sumber daya manusia. Program ini juga selaras dengan RKP 2025 yang menempatkan pelindungan anak sebagai fondasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Pertumbuhan KLA Tertinggi Sepanjang Sejarah
Dalam periode Oktober 2024 hingga November 2025, pemerintah mencatat kemajuan signifikan. Pada Agustus 2025, 355 kabupaten/kota berhasil meraih predikat KLA—angka tertinggi sejak program ini dijalankan.
Pencapaian tersebut menunjukkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, pergantian kepemimpinan di sejumlah wilayah tidak menghambat prosesnya, justru memperkuat tata kelola melalui transfer pengetahuan yang lebih efektif.
Evaluasi KLA Bukan Sekadar Penghargaan
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa evaluasi KLA adalah alat refleksi, bukan hanya ajang penghargaan. Evaluasi ini membantu daerah melihat kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan memperbaiki layanan agar kota benar-benar mencerminkan kebutuhan anak-anak.
Ia juga mengingatkan bahwa KLA telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, sehingga keberhasilannya tidak hanya mencerminkan kinerja daerah, tetapi juga pemerintah pusat yang membina dan mendampingi.
Distribusi Predikat KLA 2025
Dari 355 daerah penerima penghargaan, hasilnya adalah:
- 22 daerah predikat Utama
- 69 daerah predikat Nindya
- 125 daerah predikat Madya
- 139 daerah predikat Pratama
Artinya, hampir 70% daerah di Indonesia kini telah memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak.
Selain itu, 13 provinsi menerima Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila 2025) karena aktif menggerakkan program KLA di wilayahnya.
Dua Reformasi Besar di Tahun 2025
Pertumbuhan KLA tahun ini didukung oleh dua perubahan kelembagaan penting:
- Efektivitas UPTD PPA di seluruh daerah
Sejak Januari 2025, layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah mulai berjalan optimal, memperkuat layanan di tingkat akar rumput. - Penerapan Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2025
Regulasi ini meningkatkan kualitas partisipasi anak melalui Forum Anak, sehingga suara anak benar-benar didengar dalam proses pembangunan daerah.
Daerah Inspiratif
Beberapa daerah menunjukkan konsistensi luar biasa, seperti:
- Sragen, yang kembali mempertahankan predikat Utama
- Rembang, yang enam kali berturut-turut meraih predikat Nindya
Ini menegaskan bahwa predikat tinggi bukan hanya simbol, tapi hasil dari sistem yang kokoh, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan anak.
Tantangan Baru: Kota Layak Tumbuh dan Layak Dicintai
Menteri Koordinator PMK, Pratikno, mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya menjadikan kota layak huni, tetapi juga layak tumbuh dan layak dicintai anak-anak.
Isu digital menjadi sorotan utama:
Rata-rata screen time anak Indonesia kini 7,5 jam per hari. Pemerintah mendorong daerah membuat kebijakan kesejahteraan digital dan menambah ruang publik ramah anak, seperti taman bermain, jalur sepeda, hingga ruang rekreasi aman.
Transisi Menuju RAN KLA 2025–2029
Tahun 2025 juga menjadi masa persiapan menuju Rencana Aksi Nasional (RAN) KLA 2025–2029. Pemerintah sedang memutakhirkan Perpres 25/2021 agar isu digital, disabilitas, dan inklusivitas semakin terintegrasi dalam kebijakan nasional.
Menuju Indonesia yang Layak Anak
Keberhasilan KLA dalam satu tahun terakhir menjadi bukti bahwa perlindungan anak kini menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor—pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, hingga anak-anak sendiri—Indonesia sedang bergerak menuju generasi yang terlindungi dan berdaya.
Ke depan, pemerintah menargetkan semakin banyak daerah naik level, dari Pratama dan Madya menuju Nindya dan Utama, dengan fokus pada:
- Partisipasi anak yang bermakna
- Pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan
- Inklusi bagi anak penyandang disabilitas
Agar setiap anak Indonesia bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia.
(Eff)
