VakansiInfo, Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya penataan ruang wilayah sebagai fondasi utama pembangunan nasional agar berjalan terarah, adil, inklusif, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam Town Hall Meeting bertajuk Penguatan Penataan Ruang Wilayah untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Dalam forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga itu, AHY menilai berbagai persoalan pembangunan seperti banjir, kemacetan, kerusakan lingkungan, hingga konflik agraria sering kali dipicu lemahnya perencanaan serta pengendalian tata ruang.
“Dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Perencanaan ruang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum kita membangun infrastruktur di sektor apa pun,” tegasnya.
Menurut AHY, pembangunan tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karena itu, tata ruang harus berperan sebagai instrumen strategis yang mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan nasional.
Ia memaparkan empat agenda utama penguatan tata ruang. Pertama, peningkatan kualitas perencanaan agar lebih realistis, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berbasis data dan mitigasi risiko bencana. Kedua, penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penegakan aturan yang konsisten dan berkeadilan.
“Tata ruang tidak boleh hanya disusun lalu dibiarkan. Harus ada pengawasan dan penindakan tegas agar pelanggaran tidak berujung pada bencana maupun konflik,” ujarnya.
Agenda ketiga adalah percepatan digitalisasi penataan ruang dengan sistem data terintegrasi yang mutakhir dan mudah diakses lintas sektor. AHY menekankan prinsip satu data, satu peta, dan satu rujukan untuk mencegah perbedaan interpretasi antara pusat dan daerah.
Sementara agenda keempat ialah integrasi tata ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi pedoman spasial dalam penyusunan program prioritas seperti infrastruktur dasar, perumahan, permukiman, hingga transportasi.
“Jika tidak selaras, akan terjadi tumpang tindih program, inefisiensi, bahkan membebani APBN,” jelasnya.
Penguatan tata ruang ini didukung sinergi berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian ATR/BPN memperbaiki kualitas rencana tata ruang dan mempercepat peninjauan RTRW lama, Bappenas memastikan integrasi tata ruang dengan perencanaan dan penganggaran, Kemendagri mendorong revisi RTRW daerah, sementara BIG dan BRIN menyediakan dukungan data geospasial serta riset kebencanaan dan lingkungan.
Menutup arahannya, AHY menekankan bahwa pembangunan kewilayahan harus menjunjung prinsip keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan.
“Dengan pengelolaan tata ruang yang bertanggung jawab, pembangunan Indonesia akan berjalan lebih berkualitas,” pungkasnya. (Mur)
