VakansiInfo – Program sertifikasi halal gratis yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bukan sekadar memenuhi aturan regulatif. Lebih dari itu, program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menebar kebaikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Semangat tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menebar manfaat, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan bangsa. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia.
Self Declare: Akses Mudah, Gratis, dan Memberdayakan
Dirancang melalui skema Self Declare, program ini memberi kesempatan bagi jutaan pelaku UMK untuk memperoleh sertifikat halal tanpa biaya. Tidak hanya membantu pelaku usaha, program ini juga melibatkan ribuan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di berbagai daerah — menciptakan ekosistem ekonomi halal yang inklusif dan saling menguatkan.
“Program sertifikat halal gratis ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMK, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya produk halal,” ujar Dian Lestari, salah satu Pendamping PPH asal Malang, Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).
Cerita Inspiratif: Dari Ibu Rumah Tangga Menjadi Pendamping Halal
Bagi Dian, program ini membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang ibu rumah tangga, kini ia aktif mendampingi para pelaku UMK di sekitarnya untuk mendapatkan sertifikat halal.
“Alhamdulillah, saya bisa membantu banyak pelaku usaha sekaligus memperoleh penghasilan untuk anak-anak saya. Yang paling membahagiakan, para pelaku UMK kini lebih percaya diri menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas,” tutur Dian dengan haru.
Dampak Ekonomi dan Sosial yang Strategis
Program sertifikasi halal gratis terbukti memberikan dampak ganda bagi perekonomian nasional.
- Di satu sisi, sertifikat halal meningkatkan akses pasar dan daya saing produk UMK, baik di dalam negeri maupun ekspor.
- Di sisi lain, kebijakan ini memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa melalui tumbuhnya industri halal nasional yang mandiri, kredibel, dan berkelanjutan.
Secara sosial, program ini menumbuhkan budaya gotong royong dan solidaritas ekonomi rakyat, sekaligus menegaskan peran negara dalam menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat kecil.
“Halal bukan sekadar label, tetapi simbol kebaikan dan kemandirian bangsa,” tegas BPJPH dalam pernyataaresminya.
Kolaborasi dan Transparansi dalam Pelaksanaan
BPJPH berkomitmen memperluas jangkauan program ini dan memperkuat kapasitas para pendamping halal di seluruh Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor — mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendamping, hingga komunitas pelaku usaha.
Selain itu, seluruh proses sertifikasi halal dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Bagian dari Transformasi Ekonomi Nasional
Program sertifikasi halal gratis merupakan bagian dari transformasi nasional menuju ekosistem ekonomi inklusif dan berkeadilan. Langkah ini selaras dengan dua poin utama Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran, yaitu:
- Meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kemandirian ekonomi berbasis UMKM.
- Membangun ekonomi berdikari yang berlandaskan nilai kebangsaan dan keadilan sosial.
Dari tangan-tangan para Pendamping Halal seperti Dian Lestari, semangat kebaikan itu terus menyebar. Label halal kini bukan hanya tanda mutu produk, tetapi juga simbol keberdayaan rakyat kecil dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
(Mur)
