VakansiInfo, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Artificial Intelligence sebagai kerangka tata kelola nasional. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong inovasi teknologi sekaligus memastikan pengembangannya berjalan secara etis, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Ismail, menyatakan bahwa aturan tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab dan terpercaya.
“Regulasi ini akan memberikan kerangka tata kelola yang jelas untuk mendorong pengembangan AI yang etis, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan inovasi dapat terus tumbuh dalam lingkungan yang tepercaya,” ujar Ismail dalam forum The 2nd Hiroshima AI Process Friends Group di Tokyo, Senin (16/3/2026).
Dorong Transformasi Digital Nasional
Pemerintah menilai AI memiliki potensi besar dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki kualitas layanan publik di berbagai sektor.
Namun di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga membawa sejumlah tantangan, seperti:
- Risiko misinformasi dan deepfake
- Potensi bias dan diskriminasi
- Ancaman terhadap perlindungan data pribadi
- Risiko keamanan siber
Pendekatan Seimbang: Inovasi dan Mitigasi Risiko
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengedepankan pendekatan yang menyeimbangkan antara inovasi dan mitigasi risiko.
Strategi yang disiapkan meliputi:
- Pengembangan AI berbasis manusia (human-centered AI)
- Kolaborasi multipihak lintas sektor
- Penguatan infrastruktur digital
- Tata kelola data yang kuat
- Pengembangan talenta digital
Peta Jalan AI Nasional Segera Rampung
Selain Perpres, pemerintah juga tengah memfinalisasi Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional sebagai panduan strategis jangka panjang.
Peta jalan ini akan mengedepankan prinsip-prinsip utama seperti:
- Inklusivitas
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Keamanan
- Perlindungan data pribadi
- Keberlanjutan
- Aksesibilitas
- Penghormatan hak kekayaan intelektual
Kunci Utama: Kepercayaan Publik
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan adopsi AI sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Hal ini harus dibangun melalui transparansi, perlindungan data yang kuat, serta pengelolaan risiko yang efektif.
Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya dalam pengembangan AI global sekaligus memastikan teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (Mur)
About The Author
Related Posts
