VakansiInfo, Jakarta – Pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD). Sekitar 14.000 desa di Indonesia tercatat belum memiliki taman kanak-kanak (TK), sehingga akses pendidikan sebelum sekolah dasar belum merata di seluruh wilayah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perluasan layanan PAUD ke desa-desa tersebut hingga akhir 2026. Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun yang didukung melalui revitalisasi satuan pendidikan, bantuan bagi murid, serta peningkatan kualifikasi guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa kesenjangan akses PAUD masih terlihat di sejumlah daerah. Ketika beberapa wilayah sudah memiliki lebih dari satu TK dalam satu desa, ribuan desa lainnya justru belum mempunyai fasilitas pendidikan serupa.

“Meskipun kalau kita lihat di Jakarta, Lampung, atau mungkin Jawa Barat, sebagian besar desa sudah terjangkau bahkan satu desa memiliki beberapa TK, masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Mu’ti dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, pemerataan pendidikan usia dini penting karena PAUD menjadi fondasi perkembangan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Karena itu, perluasan akses perlu diikuti fasilitas yang layak, tenaga pendidik kompeten, dan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang anak.

Revitalisasi 19.940 Satuan PAUD

Untuk memperluas layanan, Kemendikdasmen menjalankan Program Revitalisasi Satuan PAUD. Pada 2026, program ini menargetkan 19.940 satuan pendidikan, terdiri atas 3.865 sekolah melalui jalur reguler dan 16.075 sekolah melalui alokasi biaya tambahan (ABT).

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama telah dilakukan dengan 17.267 satuan PAUD. Nilai total kerja sama tersebut mencapai sekitar Rp10,9 triliun.

“Saat ini kita sudah PKS dengan 17.267 sekolah PAUD, dengan nilai total 10,9 T,” ujar Gogot.

Program revitalisasi tidak hanya diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperbaiki fasilitas pendidikan yang membutuhkan penanganan. Pemerintah meminta penerima bantuan menggunakan anggaran sesuai peruntukan dan mengelolanya secara transparan.

Mu’ti mengingatkan agar bantuan dimanfaatkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan yang rusak serta mengikuti ketentuan yang berlaku. Jika muncul kendala di lapangan, termasuk akibat bencana alam, pengelola sekolah diminta segera melaporkannya agar penyesuaian pelaksanaan dapat dilakukan secara akuntabel.

Pemerintah memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pekerjaan agar perbaikan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus disertai kepatuhan terhadap aturan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran.

Tata kelola bantuan menjadi perhatian penting mengingat sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia dikelola masyarakat, sedangkan sekitar 5 persen lainnya merupakan sekolah negeri. Dukungan pemerintah kepada lembaga yang dikelola masyarakat pun menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas layanan.

Murid TK Dapat PIP Rp450.000 per Tahun

Selain revitalisasi fasilitas, pemerintah memberikan dukungan langsung kepada murid melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Mulai 2026, bantuan tersebut juga disalurkan kepada murid TK dengan besaran Rp450.000 per tahun.

Bantuan ini diprioritaskan bagi 888.000 anak menjelang usia sekolah dasar. Program tersebut diharapkan membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus memperluas kesempatan anak mengikuti pembelajaran sejak usia dini.

Dukungan juga diberikan kepada tenaga pendidik. Kemendikdasmen memfasilitasi guru TK yang belum memiliki kualifikasi diploma empat (D4) atau sarjana (S1) melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Program tersebut menyediakan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester dan telah menjangkau 12.500 guru pada 2026. Peningkatan kualifikasi ini diharapkan ikut memperkuat kualitas pembelajaran dan pendampingan anak.

PAUD Harus Mengutamakan Belajar Sambil Bermain

Di tengah perluasan akses dan perbaikan fasilitas, Mu’ti mengingatkan bahwa mutu PAUD tidak semestinya hanya diukur dari kelengkapan sarana atau pencapaian akademis anak.

Pembelajaran di TK perlu mengutamakan prinsip play as learning, yaitu belajar melalui bermain. Pendekatan ini memberi kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mengembangkan kreativitas, berinteraksi, dan membangun keterampilan dasar sesuai tahap perkembangannya.

Mu’ti juga mengingatkan agar kegiatan pendidikan anak usia dini tidak dibebani tradisi seremonial berlebihan, seperti wisuda dengan toga, apabila tidak sejalan dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.

“Semuanya harus kita buat menggembirakan, tidak boleh anak-anak TK ini belajar dalam suasana yang dalam tekanan,” tegasnya.

Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan PAUD tidak hanya dilihat dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan sosial, emosional, kreativitas, serta kemandirian anak juga menjadi bagian penting dari proses pendidikan.

Melalui perluasan layanan ke desa yang belum memiliki TK, revitalisasi fasilitas, bantuan bagi murid, dan peningkatan kualifikasi guru, Kemendikdasmen berupaya memperkuat fondasi pendidikan sejak usia dini.

Tantangannya adalah memastikan seluruh program menjangkau wilayah yang membutuhkan, sekaligus menghadirkan fasilitas memadai dan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. (Mur)

MURSYID