VakansiInfo, Jakarta – Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mengapresiasi kebijakan Kapolri yang melarang penggunaan rokok elektronik atau vape di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri yang mulai berlaku sejak 30 Oktober 2026.

IYCTC menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat pengendalian rokok elektronik di Indonesia. Organisasi tersebut bahkan mendorong agar pembatasan penggunaan vape diperluas menjadi kebijakan nasional.

Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra mengatakan, vape selama ini kerap dipasarkan dengan narasi sebagai produk yang lebih aman atau sebagai alternatif bagi orang yang ingin berhenti merokok.

“Kami memandang kebijakan ini tepat dan patut diapresiasi, karena selama ini vape dipasarkan seolah aman, bahkan sebagai alternatif bagi orang yang ingin berhenti merokok. Faktanya, vape bukan produk yang aman,” ujar Manik.

Menurut dia, persoalan rokok elektronik perlu ditangani secara lebih menyeluruh karena penggunaannya juga menyasar kelompok usia muda. Ia menilai kebijakan pengendalian tidak cukup dilakukan secara parsial.

IYCTC berharap kebijakan di lingkungan Polri dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sekolah, dan perguruan tinggi untuk mengambil langkah serupa.

“Ke depan harus didorong pelarangan total,” kata Manik.

Ia juga menyoroti beragam bentuk produk tembakau yang menggunakan perangkat pemanas elektronik. Menurutnya, pengendalian perlu memperhitungkan perkembangan produk yang menggunakan bahan tembakau dalam bentuk cair, padat, maupun bentuk lain untuk kemudian dipanaskan dan dihisap.

Selain aspek kesehatan, IYCTC menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk memasukkan zat terlarang. Koordinator Advokasi IYCTC Daniel Beltsazar mengutip temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) periode Januari-September 2026 yang menurutnya menunjukkan 98 persen sampel cairan vape yang diuji positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru.

“Ketika zat psikoaktif seperti THC atau amfetamin masuk ke dalam cairan vape, kerusakan otak dan kontrol impuls pada remaja menjadi tidak terhindarkan,” ujar Daniel.

IYCTC juga soroti rokok konvensional

Di sisi lain, IYCTC mengingatkan agar pengendalian vape tidak membuat pemerintah mengabaikan persoalan rokok konvensional.

Daniel menyoroti potensi munculnya pengguna ganda atau dual-users, yakni orang yang menggunakan rokok elektronik sekaligus rokok konvensional. Menurutnya, ketika akses terhadap vape dibatasi, pengguna muda berpotensi kembali mengonsumsi rokok konvensional apabila produk tersebut masih mudah diperoleh dan iklannya tetap tersebar.

“Jangan sampai kita menutup satu pintu, tapi membiarkan pintu utama terbuka lebar,” kata Daniel.

Ia mengutip data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang mencatat sekitar 70 juta perokok aktif di Indonesia, dengan sekitar 5,9 juta atau 7,4 persen di antaranya merupakan anak usia 10-18 tahun.

Karena itu, IYCTC mendorong agar pengendalian rokok elektronik berjalan beriringan dengan penguatan kebijakan terhadap rokok konvensional.

Sejumlah langkah yang didorong antara lain kenaikan cukai dan harga rokok, pelarangan iklan dan promosi, perluasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta penyediaan layanan berhenti merokok yang mudah diakses masyarakat, khususnya kelompok usia muda.

“Melarang rokok elektronik bisa merupakan langkah tepat memerangi penggunaan narkoba, tapi jangan sampai kita lalai juga dalam mengendalikan rokok konvensional yang juga berbahaya bagi kesehatan,” ujar Daniel.

IYCTC juga menyinggung kebijakan sejumlah negara ASEAN yang telah menerapkan larangan atau pembatasan terhadap vape, di antaranya Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

Menurut IYCTC, pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan pentingnya ketegasan kebijakan dalam mengendalikan peredaran rokok elektronik.

Organisasi tersebut berharap kebijakan larangan vape di lingkungan Polri menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik secara lebih komprehensif di Indonesia. (Fai)

MURSYID