VakansiInfo, Sumedang – Sejumlah pedagang dan warga sekitar Pasar Cimalaka, Kabupaten Sumedang, mendeklarasikan Aliansi Solidaritas Cimalaka, Sabtu (14/11/2026). Aliansi tersebut dibentuk sebagai wadah bersama untuk mengawal proses revitalisasi Pasar Cimalaka yang hingga kini masih menuai penolakan dari sebagian pedagang.

Deklarasi dihadiri sejumlah elemen masyarakat, mulai dari pedagang pasar, tokoh masyarakat Desa Cimalaka, warga sekitar, mahasiswa dari sejumlah kampus di Sumedang, hingga kelompok aktivis Sumedang Melawan.

Koordinator Aliansi Solidaritas Cimalaka, Agus, mengatakan pembentukan aliansi diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong proses revitalisasi yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat, khususnya pedagang pasar.

Menurut Agus, warga dan pedagang tidak menolak pembangunan maupun revitalisasi Pasar Cimalaka. Namun, mereka meminta proses yang berjalan saat ini ditinjau kembali karena menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam proses kerja sama antara Pemerintah Desa Cimalaka dan pihak pengembang, PT Bangunbina Persada.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah mekanisme kerja sama dan sosialisasi kepada masyarakat. Agus menyebut proses sosialisasi dan musyawarah yang berlangsung sejak 2024 dinilai belum melibatkan seluruh pedagang dan warga secara memadai.

Karena itu, Aliansi Solidaritas Cimalaka meminta perjanjian kerja sama antara pemerintah desa dan pihak pengembang dikaji kembali dengan melibatkan pedagang dan warga dalam pembahasannya.

Soroti Skema Pendapatan Desa

Selain proses sosialisasi, warga juga menyoroti skema pendapatan yang diterima Pemerintah Desa Cimalaka dari pengelolaan pasar.

Menurut pihak aliansi, pemasukan yang masuk ke kas desa dari skema kerja sama saat ini diperkirakan sekitar Rp3,5 juta per bulan. Angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan pemasukan dari retribusi Pasar Cimalaka sebelum revitalisasi yang diklaim dapat mencapai lebih dari Rp21 juta per bulan.

Pihak aliansi juga menyebut angka tersebut belum memperhitungkan pemasukan dari retribusi parkir dan sumber pendapatan lainnya.

Persoalan lainnya berkaitan dengan harga sewa tempat berdagang. Menurut warga, nilai sewa yang sebelumnya disepakati belum tercantum secara tertulis dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Desa Cimalaka dan PT Bangunbina Persada.

Pedagang Masih Bertahan di Pasar Lama

Sebelumnya, penolakan terhadap proses relokasi juga terjadi pada 6 Juli 2026. Saat itu, aksi penolakan berlangsung ricuh dan sebagian warga yang bertahan melakukan pembakaran ban serta menutup jalan nasional untuk menghalangi proses relokasi.

Proses relokasi sendiri sebelumnya dijadwalkan rampung pada akhir 2026. Namun hingga kini, sejumlah pedagang masih bertahan di lokasi pasar lama dan belum menempati tempat penampungan berdagang sementara (TPBS) yang telah dibangun.

Agus mengatakan pedagang saat ini masih mempertanyakan kepada siapa mereka dapat menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan terkait proses revitalisasi.

Ia juga menyinggung kondisi kantor Desa Cimalaka yang menurutnya sepi aktivitas setelah warga melakukan demonstrasi kepada kepala desa pada pertengahan Juli 2026.

Pernah Audiensi dengan DPRD

Upaya mencari penyelesaian sebelumnya juga dilakukan melalui audiensi dengan DPRD. Menurut pihak aliansi, Komisi II DPRD sempat menyepakati permohonan kepada pihak swasta untuk membongkar kembali TPBS dan melakukan sosialisasi kepada warga.

Namun, menurut Agus, tindak lanjut yang diharapkan warga belum berjalan.

Pada 2 November 2026, pedagang dan warga kemudian mendatangi kantor bupati dan Polres Sumedang untuk meminta audiensi serta pertemuan bersama pihak terkait. Mereka berharap terdapat ruang dialog untuk membahas kembali perjanjian revitalisasi Pasar Cimalaka.

Hingga deklarasi Aliansi Solidaritas Cimalaka digelar, warga menyebut belum menerima undangan untuk pertemuan tersebut.

Sementara itu, TPBS yang telah dibangun masih belum ditempati oleh pedagang.

Aliansi berharap persoalan revitalisasi Pasar Cimalaka dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Mereka menegaskan keberatan bukan terhadap pembangunan pasar, melainkan terhadap proses revitalisasi yang dinilai belum cukup transparan dan belum melibatkan pedagang serta warga secara menyeluruh.

Warga dan pedagang berharap pemerintah, pihak pengembang, serta seluruh pihak terkait dapat duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. (Mur)

MURSYID