Ancaman Siber Meningkat, BSSN dan Kemkomdigi Perkuat Pertahanan Digital
VakansiInfo, Jakarta – Ancaman serangan siber terhadap ruang digital Indonesia semakin kompleks. Frekuensi dan kecanggihan serangan terus meningkat, bahkan jutaan aktivitas mencurigakan terpantau menyasar berbagai infrastruktur digital dalam waktu singkat.
Salah satu pemantauan mencatat sekitar 1,9 juta aktivitas siber dalam kurun waktu 24 jam. Ancaman tersebut juga berkembang seiring pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan otonom atau agentic AI oleh pelaku kejahatan digital untuk mencari celah keamanan sistem secara cepat dan terotomatisasi.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah memperkuat pertahanan siber nasional melalui koordinasi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa penanganan langsung terhadap insiden keamanan siber dan perlindungan operasional infrastruktur informasi vital berada dalam ranah teknis BSSN.
“Komdigi dengan BSSN melakukan koordinasi terkait dengan ancaman serangan siber yang sedang terjadi,” ujarnya usai Peluncuran Data Center Equinix Phase 2 di Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Kemkomdigi berperan memperkuat kesiapan ekosistem digital agar pengelolaan layanan elektronik selaras dengan protokol ketahanan nasional.
Menurut Nezar, ancaman yang memanfaatkan AI agent membutuhkan pendekatan mitigasi yang lebih aktif. Pengujian sistem melalui lingkungan terisolasi atau sandboxing serta penerapan manajemen risiko khusus dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kerentanan pada layanan digital strategis.
Pengawasan ruang digital dan penindakan kebocoran data
Penguatan keamanan juga dilakukan pada ruang digital yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Wasdigi), Kemkomdigi memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan BSSN, dalam menangani laporan kebocoran data.
Dirjen Wasdigi Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan kolaborasi tersebut mencakup penelusuran jaringan distribusi data ilegal hingga pemutusan akses terhadap situs yang memfasilitasi perdagangan data pribadi secara tidak sah.
“Kolaborasi ini mencakup penelusuran jejaring distribusi data ilegal hingga pemutusan akses atau pemblokiran terhadap situs-situs yang memfasilitasi perdagangan data pribadi secara tidak sah,” ujarnya.
Selain penindakan, pemerintah juga mendorong peningkatan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam menjaga keamanan data dan layanan digital.
Pemerintah perkuat infrastruktur digital
Langkah pencegahan turut dilakukan pada sistem pemerintahan. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan kepada pengguna Pusat Data Nasional (PDN-1), pengelola Government Cloud, serta PSE publik.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menjelaskan bahwa imbauan tersebut merupakan tindak lanjut atas Security Advisory yang diterbitkan Gov-CSIRT BSSN.
Pengelola sistem diminta segera memperbarui perangkat lunak (patching), mengaudit konfigurasi sistem, serta memperkuat perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS).
“Seluruh pengelola sistem diinstruksikan untuk segera melakukan pembaruan perangkat lunak (patching), mengaudit konfigurasi sistem, serta memperkuat lapisan perlindungan terhadap serangan Distributed Denial of Service (DDoS),” jelasnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada sektor keuangan dan perbankan yang menjadi salah satu sektor vital dalam infrastruktur digital nasional.
BSSN bersama Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) mengaktifkan mekanisme koordinasi cepat untuk memperkuat kesiapan menghadapi insiden siber.
BSSN juga telah mengonsolidasikan pembentukan 151 Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di sektor keuangan. Selain itu, simulasi penanganan krisis atau tabletop exercise rutin dilakukan untuk menguji kesiapan dan koordinasi respons ketika terjadi serangan.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun pertahanan siber yang tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah serangan terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan.
Meski demikian, efektivitas perlindungan tetap membutuhkan kedisiplinan seluruh pengelola sistem elektronik, baik di instansi pemerintah maupun sektor swasta, dalam menerapkan standar keamanan secara konsisten. (Mur)
