
ASEAN DEFA Resmi Ditandatangani, Indonesia Bidik Peluang Ekonomi Digital Baru
VakansiInfo, Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen mengoptimalkan manfaat ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) setelah perjanjian tersebut ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN di Manila, Filipina. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ASEAN DEFA berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru atau new engine of growth bagi Indonesia.
Menurut Airlangga, integrasi ekonomi digital di kawasan ASEAN yang memiliki populasi sekitar 693 juta jiwa dapat memperluas akses pasar bagi pelaku usaha nasional, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan populasi sekitar 693 juta jiwa, integrasi ekonomi digital ASEAN membuka peluang perluasan akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk menjangkau konsumen di seluruh kawasan,” kata Airlangga di Manila, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2026, nilai Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD446 miliar pada 2035. Implementasi ASEAN DEFA diharapkan ikut mendukung pencapaian potensi tersebut melalui perluasan pasar digital, peningkatan transaksi lintas negara, dan penguatan ekosistem ekonomi digital nasional.
Perdagangan dan Pembayaran Digital Makin Terintegrasi
Salah satu manfaat yang diharapkan dari ASEAN DEFA adalah meningkatnya efisiensi perdagangan lintas negara. Hal ini akan didukung digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta penguatan konektivitas ASEAN Single Window.
Harmonisasi sistem perdagangan elektronik, termasuk pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, juga diharapkan dapat menekan biaya transaksi serta mempercepat proses ekspor-impor. Dengan demikian, UMKM Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk terhubung dengan rantai pasok dan pasar digital di kawasan ASEAN.
Di sektor pembayaran, perjanjian ini diharapkan mendorong sistem transaksi lintas negara yang lebih terintegrasi, termasuk melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan ASEAN.
Konektivitas tersebut dapat memudahkan masyarakat Indonesia bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan dari negara ASEAN yang sistem pembayarannya telah terhubung dengan QRIS juga berpeluang melakukan transaksi di Indonesia, termasuk pada UMKM dan merchant lokal.
Perkuat Talenta dan Penguasaan Teknologi
Selain perdagangan dan pembayaran, ASEAN DEFA membuka peluang pengembangan sumber daya manusia digital. Penguatan kompetensi, peningkatan keterampilan melalui program upskilling dan reskilling, serta kerja sama pengembangan talenta antarnegara diharapkan dapat meningkatkan kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan ekonomi digital.
Indonesia juga berpeluang mempercepat pengembangan teknologi baru, terutama kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), keamanan siber, pusat data, dan komputasi awan.
Melalui peningkatan kerja sama, investasi, dan kapasitas teknologi, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu mengambil peran sebagai pengembang teknologi digital. Upaya tersebut sekaligus diharapkan memperkuat daya saing industri digital nasional.
Aspek keamanan turut menjadi perhatian dalam kesepakatan ini. ASEAN DEFA memperkuat komitmen terhadap pelindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, dan kepercayaan konsumen, termasuk melalui kerja sama keamanan siber serta pencegahan penipuan daring.
Bagi Indonesia, komitmen tersebut sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penguatan aturan dan kerja sama kawasan diharapkan dapat mendukung pertukaran data lintas negara secara aman dengan tetap memperhatikan kepentingan publik dan ketentuan hukum nasional.
Pemerintah Percepat Persiapan Implementasi
Implementasi ASEAN DEFA juga dinilai sejalan dengan agenda reformasi struktural Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat tata kelola ekonomi digital, serta menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi. Langkah ini turut mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Setelah penandatanganan, pemerintah akan memprioritaskan percepatan ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga. Persiapan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyesuaian aturan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan kapasitas dan infrastruktur digital nasional.
Airlangga menegaskan, pemerintah akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga, pelaku usaha, asosiasi industri, hingga masyarakat.
Pemerintah berharap implementasi ASEAN DEFA tidak hanya memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi digital, tetapi juga memperkuat penguasaan teknologi, menciptakan peluang kerja berkualitas, serta memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara inklusif oleh masyarakat Indonesia. (Mur)



