Vakansiinfo – Menteri Kebudayaan Fadli Zon angkat bicara terkait polemik seputar pernyataannya mengenai istilah “perkosaan massal” dalam peristiwa Tragedi Mei 1998. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat mengabaikan atau meremehkan penderitaan para korban. Melainkan ingin mengajak masyarakat untuk lebih cermat, adil, dan berpijak pada fakta sejarah yang telah terverifikasi.
“Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta.” Kata Fadli Zon dalam pernyataannya pada Selasa, 17 Juni 2025. Ia mengimbau agar narasi sejarah tidak di sederhanakan secara berlebihan, karena justru bisa menghambat pencapaian keadilan yang hakiki.
Sebelumnya, Fadli menuai kritik karena di nilai meragukan keberadaan kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Namun jika pernyataannya di baca secara utuh, ia sebenarnya lebih menyoroti kehati-hatian. Dalam penggunaan istilah “massal” yang menurutnya masih perlu di kaji lebih lanjut secara akademis dan hukum.
Fadli merujuk pada laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998 yang memang mencatat terjadinya kekerasan seksual, tetapi tidak menemukan bukti kuat mengenai pola kekerasan yang sistematis dan memenuhi kriteria “massal” menurut standar hukum internasional.
“Ini bukan soal menyangkal korban. Ini soal menghindari penyimpulan yang terlalu cepat, yang justru bisa membuat luka makin dalam dan kebenaran makin kabur,” ujar Fadli lagi.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap Komnas Perempuan dan upaya-upaya keadilan transisional. Menurutnya, empati terhadap korban tidak harus hanya bersifat emosional. Tapi juga harus berpijak pada pemahaman yang benar agar proses penegakan keadilan bisa dil akukan secara kokoh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, turut memberikan penjelasan. Ia menekankan bahwa polemik ini seharusnya di fokuskan pada aspek penggunaan terminologi, bukan pada keberadaan kekerasannya.
“Fokusnya bukan soal ada atau tidak adanya kekerasan, tapi tentang istilah yang di gunakan. Itu penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan sejarah,” ujar Pratikno kepada media.
Fadli Zon juga menyoroti tantangan di era informasi digital yang kerap menimbulkan kesimpulan instan. Ia mengingatkan pentingnya tanggung jawab kolektif untuk menyeimbangkan empati dengan akurasi. Menurutnya, penyusunan sejarah sebaiknya diserahkan kepada pihak-pihak yang kompeten seperti sejarawan, akademisi, dan lembaga resmi yang bekerja secara ilmiah dan objektif.
“Ini bukan tentang saya. Ini tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, menulis sejarah dengan kepala dingin, hati terbuka, dan kaki yang berpijak pada fakta,” ujarnya.
Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Pernyataan Fadli Zon dinilai bisa menjadi titik refleksi agar bangsa ini tidak terjebak pada dua ekstrem: melupakan sejarah atau memanipulasinya.
“Sejarah yang adil adalah yang bisa menampung air mata, tapi juga bisa menyaring dusta,” pungkas Fadli.
(Mur)
