VakansiInfo, Bogor – Persoalan pendidikan di Kota Bogor masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar. Sekitar 6.000 anak tercatat tidak sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, sementara kebutuhan tenaga pendidik di jenjang TK, SD, dan SMP masih mencapai sekitar 1.100 guru.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Ketua Umum HMI Komisariat Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Kota Bogor, Tatang Suherman.

Menurut Tatang, persoalan anak tidak sekolah tidak semestinya hanya dilihat sebagai angka statistik. Di balik ribuan anak tersebut terdapat persoalan yang saling berkaitan, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, akses pendidikan, lingkungan sosial hingga keberlanjutan proses belajar.

“Sekitar 6.000 anak tidak sekolah bukan sekadar angka. Di dalamnya ada masa depan anak-anak yang sedang berhadapan dengan berbagai persoalan,” ujar Tatang dalam keterangannya.

Ia mengapresiasi berbagai langkah Pemerintah Kota Bogor dalam menekan angka anak tidak sekolah. Namun, menurutnya, upaya tersebut tetap perlu diikuti evaluasi dan pemetaan yang lebih mendalam.

Pertanyaan yang harus dijawab, kata Tatang, bukan hanya berapa jumlah anak yang belum bersekolah, tetapi juga mengapa mereka keluar dari sistem pendidikan dan intervensi seperti apa yang benar-benar dibutuhkan.

Jika faktor ekonomi menjadi penyebab, misalnya, kebijakan tidak cukup hanya mendorong anak kembali ke sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan keluarga yang berada dalam kondisi rentan memperoleh dukungan sehingga persoalan biaya tidak kembali menjadi hambatan pendidikan.

Begitu pula dengan persoalan akses. Jika jarak dan transportasi menjadi kendala, maka pemerataan satuan pendidikan serta dukungan transportasi harus masuk dalam solusi.

Sementara apabila persoalannya berkaitan dengan rendahnya minat belajar, Tatang menilai perlu ada evaluasi terhadap lingkungan pendidikan itu sendiri.

Menurut dia, perlu dipastikan apakah sekolah sudah menjadi ruang yang aman, menarik, relevan, dan mampu memberikan harapan bagi anak mengenai masa depannya.

Kekurangan 1.100 Guru Perlu Jadi Perhatian

Selain persoalan anak tidak sekolah, Tatang juga menyoroti kebutuhan sekitar 1.100 tenaga pendidik pada jenjang TK, SD, dan SMP.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan sulit diwujudkan apabila kebutuhan dasar tenaga pendidik belum sepenuhnya terpenuhi.

Guru, kata Tatang, bukan sekadar angka dalam formasi kepegawaian. Mereka merupakan tenaga yang berhadapan langsung dengan peserta didik dan memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembelajaran di sekolah.

Karena itu, persoalan kekurangan guru dan anak tidak sekolah dinilai memiliki keterkaitan.

Bagaimana sekolah dapat memberikan pendampingan optimal kepada peserta didik apabila di sisi lain masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik?

“Persoalan pendidikan harus dilihat secara utuh. Anak tidak sekolah dan kekurangan guru bukan dua persoalan yang berdiri sendiri,” tegasnya.

Pendidikan Membutuhkan Ekosistem

Tatang menilai Pemerintah Kota Bogor perlu membangun kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga membentuk ekosistem pendidikan yang mampu mencegah anak keluar dari sekolah.

Ada sejumlah langkah yang menurutnya perlu diperkuat.

Pertama, pemerintah perlu melakukan pemetaan anak tidak sekolah hingga tingkat kelurahan. Data tersebut tidak cukup berhenti pada jumlah agregat, tetapi harus mampu menggambarkan siapa anak tersebut, lokasi mereka, alasan tidak sekolah, serta bentuk intervensi yang dibutuhkan.

Kedua, diperlukan sistem deteksi dini terhadap anak yang berpotensi meninggalkan sekolah.

Anak yang mulai sering tidak masuk, menghadapi persoalan ekonomi, kehilangan motivasi belajar atau mengalami masalah keluarga perlu mendapat perhatian sebelum benar-benar keluar dari sistem pendidikan.

Ketiga, persoalan kekurangan guru harus ditangani melalui perencanaan kebutuhan tenaga pendidik berbasis data. Distribusi guru juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sekolah sehingga pemerataan tidak hanya dihitung dari jumlah guru secara keseluruhan.

Keempat, pendidikan kesetaraan dan jalur kembali ke sekolah perlu diperkuat.

Tatang menegaskan, anak yang pernah putus sekolah tidak seharusnya diberi label sebagai anak gagal. Sistem pendidikan harus menyediakan kesempatan bagi mereka untuk kembali melanjutkan pendidikan.

Kelima, kolaborasi dengan perguruan tinggi, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas pendidikan dan masyarakat perlu diperluas.

Menurutnya, persoalan sekitar 6.000 anak tidak sekolah terlalu besar apabila hanya dibebankan kepada sekolah dan Dinas Pendidikan.

HMI Dorong Kritik yang Melahirkan Solusi

Sebagai kader HMI, Tatang mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menjadi penonton terhadap persoalan sosial.

HMI, menurutnya, harus mampu menjalankan peran sebagai kekuatan moral dan intelektual dengan membaca persoalan sekaligus menawarkan gagasan penyelesaian.

“Kami tidak ingin membangun kritik yang hanya menghasilkan kegaduhan. Kami ingin kritik yang melahirkan perbaikan,” katanya.

Ia menyebut Pemerintah Kota Bogor sebagai mitra strategis sekaligus objek kontrol sosial dalam pembangunan pendidikan.

Kebijakan yang dinilai baik, lanjutnya, patut didukung. Sementara persoalan yang masih belum terselesaikan harus tetap dikritisi secara objektif.

Tatang menilai angka 6.000 anak tidak sekolah dan kebutuhan sekitar 1.100 guru harus menjadi alarm agar pembangunan pendidikan di Kota Bogor dilakukan secara lebih serius, terukur, dan berkelanjutan.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa angka anak tidak sekolah yang berhasil diturunkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak anak yang berhasil kita selamatkan masa depannya dan apakah setiap anak di Kota Bogor benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan?” ujarnya.

Menurut Tatang, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka statistik.

Keberhasilan sejatinya terlihat ketika tidak ada lagi anak yang meninggalkan sekolah karena kemiskinan, persoalan akses, minimnya dukungan, maupun kegagalan sistem dalam menjangkau mereka.

HMI Komisariat Keguruan dan Ilmu Pendidikan Cabang Kota Bogor, kata Tatang, akan terus mengambil peran dalam mengawal, mengkaji, dan memberikan gagasan terhadap berbagai persoalan pendidikan di Kota Bogor. (Ckr03/red)

About The Author