
Polemik Tambang di Ujung Kulon, ESDM Pastikan Tak Ada Izin di Kawasan Konservasi
VakansiInfo, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kementerian ESDM juga memastikan tidak ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan di kawasan konservasi tersebut maupun perairan di sekitarnya.
Klarifikasi itu disampaikan Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, melalui keterangan resmi pada Selasa (17/11/2026). Ia menjelaskan, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) pada sebagian area perairan di sekitar kawasan konservasi merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.
Menurutnya, penetapan tersebut bukan merupakan persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” ujar Dwi Anggia.
Ia menambahkan, status penetapan WUP tidak mengubah peruntukan ruang maupun mengurangi fungsi perlindungan ekosistem di kawasan konservasi yang berada di ujung barat Pulau Jawa tersebut.
Usulan Wilayah Pertambangan Sejak 2013
Kementerian ESDM menjelaskan, proses pengusulan wilayah pertambangan di Provinsi Banten telah berlangsung sejak 2013. Saat itu, pemerintah provinsi mengusulkan sejumlah wilayah, termasuk area perairan laut.
Usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, pengusulan kembali dilakukan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.
Pengajuan tersebut didasarkan pada data geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral pembawa.
Selanjutnya, usulan itu diakomodasi dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan kemudian kembali dilakukan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 berfungsi mengulang penetapan sebelumnya sekaligus menyempurnakan sebagian ketentuan berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Penerbitan Izin Tetap Harus Penuhi Persyaratan
Kementerian ESDM menegaskan, penetapan wilayah pertambangan tidak serta-merta membuka jalan bagi kegiatan eksploitasi mineral. Setiap tahapan penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Dengan penjelasan tersebut, Kementerian ESDM menegaskan bahwa pencantuman sebagian wilayah perairan sekitar kawasan konservasi dalam perencanaan wilayah pertambangan tidak sama dengan pemberian izin untuk melakukan aktivitas penambangan. (Mur)



