Mayoritas Pekerja Disabilitas Masih di Sektor Informal, Kemnaker Dorong Penempatan Inklusif
3 mins read

Mayoritas Pekerja Disabilitas Masih di Sektor Informal, Kemnaker Dorong Penempatan Inklusif

VakansiInfo, Jakarta – Kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor formal masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2025 dalam publikasi Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia, baru 393.916 dari 1.173.066 tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal.

Jumlah tersebut setara dengan 33,58 persen. Sementara itu, mayoritas atau 779.150 orang masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperluas akses pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan layanan penempatan kerja yang inklusif.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, mengatakan peningkatan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD) tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka lowongan pekerjaan. Kesiapan keterampilan, pengakuan kompetensi, kesesuaian dengan kebutuhan industri, serta dukungan di lingkungan kerja juga perlu diperkuat.

“Sebagian besar pekerja penyandang disabilitas masih berada di luar hubungan kerja yang berkepastian. Masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan akses pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan kesempatan kerja inklusif,” ujar Cris saat membuka Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas melalui job portal, Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga  Alfaland Group Libatkan Dua Hotel dalam Program Produktivitas Kemnaker

Menurut Kemnaker, rendahnya pemenuhan kuota pekerja penyandang disabilitas bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan mereka. Tantangan justru berkaitan dengan belum optimalnya kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, keterbatasan akses pelatihan dan sertifikasi, minimnya akomodasi yang layak, serta stigma di lingkungan kerja.

Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan kuota minimal 1 persen bagi pekerja penyandang disabilitas di perusahaan swasta. Sementara itu, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD diwajibkan mengalokasikan kuota minimal 2 persen.

Perluas Pelatihan dan Penempatan Kerja Inklusif

Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, Kemnaker memperluas akses LPK inklusi serta memberikan afirmasi kuota peserta penyandang disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) maupun Balai Latihan Kerja (BLK).

Penguatan juga dilakukan melalui pengembangan BKK di sekolah luar biasa (SLB), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan LPK. Kemnaker turut membangun kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja secara lebih terukur, mulai dari tahap pelatihan hingga penempatan.

Baca Juga  Satu Tahun Program P&G x TikTok Jalin Nusantara: Tingkatkan Keterampilan Digital Guru & Murid SMK

Cris juga meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Keterampilan digital dan soft skill perlu mendapat perhatian agar peserta memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan dunia usaha.

Selain pelatihan, dukungan setelah penempatan kerja juga dinilai penting. Pendampingan atau job coaching diperlukan sejak tahap persiapan, proses penempatan, hingga pekerja mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja.

“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegas Cris.

Melalui forum one stop link and match di Bekasi, para peserta menyepakati sejumlah tindak lanjut, di antaranya pemetaan kompetensi pencari kerja serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan.

Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempertemukan pencari kerja penyandang disabilitas dengan kebutuhan perusahaan. Dengan demikian, peningkatan keterampilan dapat berlanjut pada kesempatan memperoleh pekerjaan formal yang layak dan berkelanjutan. (Mur)

VakansiInfo