VakansiInfo, Jakarta – Pemerintah memiliki alat ukur baru untuk melihat kualitas modal manusia Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas resmi meluncurkan Angka Indeks Modal Manusia (IMM) 2025 beserta Buku Pedoman Penghitungan IMM 2025, Senin (31/8/2026).

Kehadiran IMM menjadi bagian dari perubahan pendekatan pemerintah dalam melihat pembangunan manusia. Indeks tersebut telah digunakan dalam RPJMN dan menggantikan IPM sebagai salah satu indeks utama pembangunan nasional.

Hasil pengukuran perdana menunjukkan nilai IMM Indonesia pada 2025 berada di angka 0,562.

Nilai tersebut menggambarkan bahwa anak-anak yang lahir saat ini diperkirakan ketika dewasa dan memasuki dunia kerja baru dapat mencapai sekitar 56 persen dari potensi produktivitas maksimalnya.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, mengatakan angka tersebut menunjukkan masih besarnya ruang yang dapat dikembangkan.

“Ini menggambarkan bahwa masih banyak potensi yang perlu dikembangkan. Ada sekitar hampir 44 persen yang belum dimanfaatkan,” ujar Pungkas di Jakarta.

Karena itu, pemerintah menargetkan IMM Indonesia terus meningkat hingga mencapai 0,73 pada 2045. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Tak Hanya Mengukur Akses

Berbeda dengan pendekatan IPM, IMM tidak hanya melihat cakupan akses terhadap layanan dasar. Indeks ini juga memberikan perhatian lebih besar terhadap kualitas.

Tiga pilar utama yang menjadi bagian dari IMM adalah pendidikan, kesehatan, dan gizi.

Dalam pendidikan, misalnya, indikator tidak berhenti pada angka partisipasi sekolah. Kualitas pembelajaran juga ikut diperhitungkan.

Pungkas mengatakan pendekatan tersebut penting karena keberhasilan pembangunan manusia tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak masyarakat memperoleh akses pendidikan atau kesehatan.

IMM sendiri merupakan adaptasi dari Human Capital Index yang dikembangkan Bank Dunia. Namun, Bappenas menyesuaikan metodologi tersebut dengan ketersediaan data dan kebutuhan pembangunan Indonesia.

Penyusunan indeks dilakukan melalui berbagai kajian dan konsultasi bersama kementerian, lembaga, akademisi, BPS, BPJS Kesehatan, hingga Bank Dunia.

Daerah Ikut Didorong Gunakan IMM

Penerapan IMM tidak hanya berlaku di tingkat nasional. Pemerintah daerah juga diminta menjadikan indikator tersebut sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.

Bappenas meminta IMM diterjemahkan ke dalam RPJMD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Langkah tersebut diharapkan membuat kebijakan pembangunan manusia di daerah semakin terarah, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat.

“Pemerintah daerah juga perlu menerjemahkan dan harus menerjemahkan (IMM) ke dalam RPJMD baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota,” tegas Pungkas.

Bappenas juga mengapresiasi dukungan Tanoto Foundation, INOVASI, Bank Dunia, serta BPS dalam proses pengembangan dan pengukuran IMM 2025.

Dengan baseline 0,562 dan target 0,73 pada 2045, IMM menjadi salah satu gambaran mengenai pekerjaan besar Indonesia dalam meningkatkan kualitas manusia dan memaksimalkan potensi generasi mendatang. (Mur)

About The Author