Karhutla 2026 Meluas, Koalisi Soroti Polusi Udara dan Tata Kelola Lahan
VakansiInfo, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, ekosistem gambut, dan ruang hidup warga.
Koalisi Indonesia Tanpa Polusi menyampaikan sorotan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla Indonesia sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare, meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan sekitar 57 persen berada di kawasan hutan dan 43 persen di luar kawasan hutan.
Koalisi menyebut kebakaran tidak hanya terjadi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan, seperti Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga muncul secara sporadis di Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Tanah Papua.
Manajer Riset Pantau Gambut, Syafiq Gumilang, mengatakan kondisi ekosistem gambut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam penanganan karhutla.
“Angka yang kami temukan sangat mengkhawatirkan. Hingga pertengahan September 2026, tercatat sebanyak 139.978 hotspot tersebar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG),” ujarnya.
Ia menyebut sekitar 30 persen hotspot atau kurang lebih 40.000 titik berada di area HGU dan PBPH.
Selain dampak lingkungan, Koalisi menyoroti persoalan kesehatan akibat paparan asap karhutla.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, mengatakan pemantauan pada periode Agustus hingga 20 September menunjukkan 32.131 titik sumber asap di Kalimantan dan 894 titik di Sumatra.
Menurut Belgis, asap juga terpantau bergerak melampaui wilayah sumber kebakaran menuju sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.
Sementara itu, Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Muh Amin, menyoroti meluasnya kejadian karhutla di Sulawesi.
“Karhutla 2026 membuktikan bahwa krisis ini telah mengekspansi wilayah Sulawesi. Kami melihat kejadian sporadis di berbagai provinsi di Sulawesi yang tidak tertangani dengan maksimal,” katanya.
Dari Maluku Utara, Risdian Kayang dari WALHI mengingatkan potensi dampak kebakaran terhadap biodiversitas, sumber pangan, dan ruang hidup masyarakat kepulauan.
Koalisi Indonesia Tanpa Polusi kemudian mendorong pemerintah memperkuat pencegahan karhutla melalui transparansi data perizinan, perlindungan ekosistem gambut, pengawasan wilayah konsesi, penegakan hukum, serta perlindungan kesehatan masyarakat.
Kementerian Kehutanan sendiri menyatakan upaya pengendalian karhutla terus dilakukan melalui pemantauan hotspot, patroli, kesiapsiagaan, operasi pemadaman, dan penguatan Manggala Agni.
Koalisi menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara lebih menyeluruh agar tidak berhenti pada pemadaman ketika kebakaran telah meluas. (Eff)
