VakansiInfo, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa penanganan konten ilegal di ruang digital tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan harus mengacu pada ketentuan hukum, melalui proses verifikasi, serta melibatkan koordinasi dengan platform digital dan instansi berwenang.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada platform digital untuk menyampaikan tanggapan maupun mengajukan keberatan atas tindakan moderasi konten dan pengenaan sanksi administratif.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam menangani konten ilegal berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 40.

Ketentuan tersebut mengatur kewajiban platform untuk melakukan moderasi secara mandiri, terutama bagi penyelenggara layanan berbasis konten buatan pengguna atau user-generated content (UGC). Langkah ini bertujuan menjaga agar operasional dan distribusi konten di platform tetap aman serta kondusif.

“Di Pasal 40 sebenarnya kewenangan moderasi itu diberikan kewajibannya kepada platform. Tujuannya untuk memastikan bahwa memang khususnya platform-platform yang bersifat user generated content itu tetap kondusif dalam melakukan operasional daripada penyebaran konten ataupun distribusi konten,” jelas Mediodecci dalam acara Ngopi Bareng di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Ia menyebutkan, Kemkomdigi memiliki kewenangan untuk memerintahkan pencegahan dan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum. Pemerintah juga dapat mewajibkan platform menurunkan konten sesuai batas waktu yang ditetapkan, menjatuhkan sanksi administratif, serta menilai kepatuhan tata kelola konten penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat.

Namun, kewenangan tersebut memiliki batasan. Kemkomdigi tidak menjalankan penyidikan maupun penegakan hukum pidana secara mandiri. Pemerintah juga tidak dapat memutus akses suatu konten tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Mediodecci menjelaskan, pemutusan akses secara langsung hanya dapat dilakukan terhadap konten perjudian daring dan pornografi. Sementara itu, penanganan konten terlarang lainnya memerlukan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang.

“Jadi konten yang bisa diputus secara langsung oleh Komdigi hanya dua, perjudian online dan pornografi. Selain dari itu, Komdigi diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi ataupun verifikasi instansi yang berwenang atas muatan daripada konten yang mengandung muatan yang dilarang tersebut,” tegasnya.

Platform Diberi Kesempatan Menanggapi

Dalam proses penanganan laporan, Kemkomdigi terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima. Laporan dapat berasal dari patroli siber, aduan masyarakat, instansi pemerintah, maupun aparat penegak hukum.

Setelah memeriksa data pendukung dan persyaratan laporan, Kemkomdigi menyampaikan notifikasi kepada platform digital terkait. Platform kemudian diberi kesempatan untuk merespons, termasuk menyatakan persetujuan atau mengajukan keberatan terhadap permintaan penurunan konten.

Mediodecci menjelaskan, satu kali pengiriman notifikasi dapat memuat sekitar 200 hingga 400 tautan atau link yang harus ditanggapi oleh platform.

“Jadi, kita memberikan notifikasi bahwa terdapat satu batch, isinya antara 200-400 link dalam satu kali pengiriman, yang harus mereka respon. Tanggapan itu bisa berupa bahwa mereka setuju dengan notifikasi kita dan akan menindaklanjuti atau mereka tidak setuju. Perlu kita pahami bahwa tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui oleh platform,” ujarnya.

Hak untuk menyampaikan keberatan juga tetap diberikan apabila proses berlanjut hingga pengenaan sanksi administratif. Mekanisme sanksi antara lain diawali dengan surat teguran pertama, kemudian surat teguran kedua yang dilengkapi kode pembayaran atau billing untuk penagihan denda administratif.

Meski demikian, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan tersebut.

“Jadi setelah masuk ke dalam sistem, kemudian ada pengenaan sanksi mulai dari surat teguran 1, lalu surat teguran 2 yang sudah dilengkapi dengan kode billing untuk tagihan atas denda administratif, platform tetap memiliki hak untuk mengajukan keberatan,” pungkas Mediodecci.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa penanganan konten ilegal di ruang digital melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari verifikasi laporan, koordinasi dengan platform dan instansi terkait, hingga penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. (Mur)

MURSYID